Ditpolairud Polda Metro Jaya Gelar Aksi Bersih Pesisir Muara Angke Bersama Dinas Lingkungan Hidup
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, personel Ditpolairud Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara, bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Kegiatan tersebut diawali dengan pengecekan kondisi lapangan terkait penumpukan sampah di kawasan Muara Kali Adem. Selanjutnya, personel bersama instansi terkait melakukan pembersihan serta berkoordinasi mengenai penanganan lanjutan secara bertahap agar kawasan pesisir tetap terjaga kebersihannya.
Selain kegiatan pembersihan, personel Ditpolairud juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah dan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan kawasan pesisir.
Berdasarkan hasil pemantauan, penumpukan sampah di wilayah tersebut merupakan fenomena yang kerap terjadi setelah musim ombak atau musim barat. Kondisi geografis Muara Kali Adem yang berbentuk cekungan menyebabkan material dari daratan terbawa arus dan terkumpul di kawasan pesisir.
Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Metro Jaya berharap kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan terus meningkat sehingga kawasan pesisir dapat tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Jangan Percaya Calo
Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).
Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.
“Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
Baca juga:
Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.
“Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.
Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.
Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.
Baca juga:
Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.
“Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.
Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.
Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Tak Percaya Calo
Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).
Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.
“Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
Baca juga:
Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.
“Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.
Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.
Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.
Baca juga:
Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.
“Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.
Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.
Kapolda Sumsel Tegaskan Masuk Polri Gratis, Minta Masyarakat Tak Percaya Calo
Palembang – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memberikan pesan kepada masyarakat khususnya kepada calon polisi. Irjen Sandi menegaskan masuk Polri tidak dipungut biaya, masyarakat juga diminta tak percaya siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.
Hal itu disampaikan Irjen Sandi saat memimpin langsung pelaksanaan Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II dalam rangkaian Penerimaan Terpadu Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan penentuan krusial ini diselenggarakan di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (4/6/2026).
Dalam sidang yang turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) pendamping, pengawas internal, serta eksternal tersebut, Irjen Sandi secara khusus menyoroti pentingnya menjaga integritas tahapan seleksi. Dia meminta seluruh pihak terkait sungguh-sungguh melakukan antisipasi terhadap segala bentuk upaya kecurangan.
“Saya kembali menegaskan kepada seluruh peserta, orang tua, dan panitia untuk mengantisipasi segala bentuk praktik percaloan maupun sponsorship dalam mengikuti kegiatan seleksi ini. Masuk Polri tidak dipungut biaya,” ujar Irjen Sandi dalam keterangannya.
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Hadapan Calon Siswa Foto: (dok istimewa)
Baca juga:
Kapolda Sumsel Minta Jajaran Pantau Hotspot Berbasis Satelit Cegah Karhutla
Irjen Sandi juga mengingatkan masyarakat dan para orang tua calon siswa agar tidak mudah teperdaya oleh oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah proses rekrutmen.
“Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada kita semua,” tambahnya.
Untuk diketahui, demi memastikan keterbukaan informasi menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II ini digelar menggunakan sistem hibrida. Berdasarkan ketetapan sidang, tercatat sebanyak 1.674 peserta dinyatakan berhak untuk melangkah ke tahapan pemeriksaan kesehatan selanjutnya.
Kelancaran dan objektivitas pengumuman ini dikawal penuh oleh Irwasda Polda Sumsel selaku Ketua Tim Pengawas Umum dan Karo SDM selaku Ketua Pelaksana, dibantu oleh jajaran direktur dan kepala bidang yang menjadi koordinator masing-masing tahapan ujian.
Baca juga:
Sambut Hari Bhayangkara, Polda Sumsel Berbagi Sembako-Kursi Roda untuk Warga
Bagi Irjen Sandi, keberhasilan ribuan peserta mencapai tahap ini adalah bukti nyata bahwa kelulusan ditentukan murni oleh kualitas dan persiapan individu.
“Masuk menjadi anggota Polri bukan hanya karena pintar atau tidak pintar, tetapi karena siapa yang lebih siap, maka dialah yang akan terpilih,” katanya.
Terakhir, dia memastikan seluruh rangkaian penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel dipastikan akan terus berjalan di bawah pengawasan ketat dengan berpegang teguh pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), demi menjaring Bhayangkara sejati pelindung masyarakat.
Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO
Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat komitmen mendukung program prioritas nasional di bidang perlindungan pekerja migran melalui penguatan sinergi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia yang selama ini berkontribusi sebagai pahlawan devisa bangsa.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi strategis antara Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SH MHum, dengan Kepala BP3MI Sumsel, Waydiansyah beserta jajaran yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (2/62026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengawasan proses penempatan pekerja migran, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan.
Dalam forum tersebut, BP3MI Sumsel memaparkan kondisi terkini penempatan pekerja migran asal Sumatera Selatan, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keberangkatan nonprosedural hingga potensi eksploitasi oleh jaringan perekrut ilegal.
Dalam hal ini, Polda Sumsel menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan kesiapan institusi kepolisian untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat.
Perlindungan pekerja migran menjadi salah satu isu strategis nasional karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya negara dalam memberantas praktik perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius.
Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelindungan pekerja migran menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr Sandi Nugroho SIK SH MHum, menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang layak.
Dalam hal ini, Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari negara yang wajib melindungi masyarakat.
“Pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai potensi ancaman, termasuk tindak pidana perdagangan orang, penempatan ilegal, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Karena itu, sinergi dengan BP3MI menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat,” ungkapnya
Lanjut ia juga ungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antara Polda Sumsel dan BP3MI diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sejak tahap perekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan pekerja migran.
“Kerja sama ini juga menjadi sarana memperkuat pertukaran informasi dan deteksi dini terhadap berbagai modus kejahatan yang menyasar calon pekerja migran,” ujarnya Jenderal Bintang dua.
Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH, menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan BP3MI, Polda Sumsel akan terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum terhadap setiap pihak yang mencoba memanfaatkan atau mengeksploitasi pekerja migran Indonesia secara ilegal,” ujarnya
“Negara harus hadir sejak awal untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” lanjutnya Nandang
Audiensi diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Sumsel.
Melalui langkah strategis tersebut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, implementasi Polri Presisi, serta penguatan perlindungan warga negara Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Resmi Buka Rakernis Gabungan Empat Satker Strategis Tahun 2026
PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang Hukum (Bidkum), Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 di Hotel Salatin Palembang, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi empat satuan kerja pendukung utama organisasi Polri guna menghadapi berbagai tantangan keamanan, sosial, teknologi, kesehatan, serta kebencanaan yang semakin kompleks. Rakernis Gabungan Tahun 2026 mengusung semangat transformasi menuju Polri Presisi yang adaptif, modern, dan mampu mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan institusi Polri tidak lagi ditentukan oleh kinerja satu fungsi secara parsial, melainkan oleh kemampuan seluruh satuan kerja untuk berkolaborasi secara terintegrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Kapolda, Sumatera Selatan menghadapi tantangan strategis yang memerlukan kesiapan lintas fungsi, terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Oleh karena itu, peran Bidang TIK dalam mendukung pemantauan berbasis teknologi, Bidkum dalam penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, Bidhumas dalam edukasi publik serta manajemen informasi, dan Biddokkes dalam perlindungan kesehatan personel maupun masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Rakernis Gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Polda Sumsel dalam menghadapi dinamika keamanan nasional, ancaman disinformasi di ruang digital, potensi bencana alam, serta berbagai tantangan sosial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antarbidang harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran.
“Tantangan yang kita hadapi ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Lebih lanjut, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi Karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian nasional. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi personel dan masyarakat terdampak.
Pelaksanaan Rakernis Gabungan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi empat satker strategis tersebut merupakan bentuk konkret transformasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara fungsi teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan kesehatan, Polda Sumsel memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Menurutnya, kehadiran Polri saat ini tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum semata, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi.
Melalui Rakernis Gabungan Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan semangat Presisi, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis daerah, serta menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Asta Cita dan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.
Rakernis Gabungan Polda Sumsel Jadi Langkah Strategis Kawal Asta Cita dan Kamtibmas Sumsel
PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang Hukum (Bidkum), Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 di Hotel Salatin Palembang, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi empat satuan kerja pendukung utama organisasi Polri guna menghadapi berbagai tantangan keamanan, sosial, teknologi, kesehatan, serta kebencanaan yang semakin kompleks. Rakernis Gabungan Tahun 2026 mengusung semangat transformasi menuju Polri Presisi yang adaptif, modern, dan mampu mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan institusi Polri tidak lagi ditentukan oleh kinerja satu fungsi secara parsial, melainkan oleh kemampuan seluruh satuan kerja untuk berkolaborasi secara terintegrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Kapolda, Sumatera Selatan menghadapi tantangan strategis yang memerlukan kesiapan lintas fungsi, terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Oleh karena itu, peran Bidang TIK dalam mendukung pemantauan berbasis teknologi, Bidkum dalam penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, Bidhumas dalam edukasi publik serta manajemen informasi, dan Biddokkes dalam perlindungan kesehatan personel maupun masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Rakernis Gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Polda Sumsel dalam menghadapi dinamika keamanan nasional, ancaman disinformasi di ruang digital, potensi bencana alam, serta berbagai tantangan sosial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antarbidang harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran.
“Tantangan yang kita hadapi ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Lebih lanjut, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi Karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian nasional. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi personel dan masyarakat terdampak.
Pelaksanaan Rakernis Gabungan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi empat satker strategis tersebut merupakan bentuk konkret transformasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara fungsi teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan kesehatan, Polda Sumsel memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Menurutnya, kehadiran Polri saat ini tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum semata, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi.
Melalui Rakernis Gabungan Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan semangat Presisi, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis daerah, serta menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Asta Cita dan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.
Kapolri Apresiasi Polda Sumsel, Kecelakaan dan Kriminalitas Turun Saat Malam Takbiran
PALEMBANG — Pengamanan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah di wilayah Sumatera Selatan berlangsung aman, tertib, dan terkendali. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho usai mengikuti video conference (vicon) nasional bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jumat malam (20/3/2026).
Dalam vicon tersebut, Kapolri memberikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Polda Sumsel yang dinilai mampu menjaga stabilitas keamanan selama periode arus mudik Lebaran. Bahkan, capaian signifikan ditunjukkan melalui penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas.
Kapolda Sumsel menjelaskan, kondisi kamtibmas di seluruh wilayah hukum Polda Sumsel terpantau kondusif. Hal ini tidak terlepas dari kesiapsiagaan sebanyak 4.303 personel gabungan yang ditempatkan di 73 pos pengamanan dan pelayanan.
“Seluruh personel kami siagakan secara maksimal. Tidak ada ruang untuk kelengahan. Setiap pos harus benar-benar hadir sebagai pusat pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat,” tegas Sandi.
Sebagai tindak lanjut arahan Kapolri, Polda Sumsel kini memfokuskan pengamanan pada fase arus balik yang diprediksi mencapai puncaknya pada 24 Maret 2026. Sejumlah langkah strategis pun disiapkan, mulai dari rekayasa lalu lintas di titik rawan kemacetan, pengawasan keselamatan di destinasi wisata khususnya wisata air, hingga peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapan perjalanan, termasuk kecukupan saldo kartu tol.
Selain itu, aparat juga mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat pasca pelaksanaan Salat Id yang umumnya diikuti aktivitas rekreasi ke berbagai objek wisata.
Selama pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026, Polda Sumsel mencatat tren positif dalam penanganan gangguan kamtibmas. Data menunjukkan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mengalami penurunan sebesar 57 persen, dari 30 kasus menjadi 13 kasus. Sementara itu, kasus penyalahgunaan narkoba juga turun 50 persen, dari 14 kasus menjadi 7 kasus.
Baca Juga :Satlantas Polres OKU Gelar Talk Show Kamseltibcarlantas di Radio Sukses FM Baturaja
Tak hanya itu, pengamanan juga diperluas terhadap 2.338 objek vital dan pusat aktivitas masyarakat, seperti masjid, pusat perbelanjaan, hingga lokasi wisata yang menjadi tujuan warga selama libur Lebaran.
Kegiatan pemantauan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Gubernur mengapresiasi soliditas dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadan hingga Idul Fitri.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi di musim kemarau.
Baca Juga :Kapolres OKU Bersama Forkopimda Resmikan Taman SSO Polres OKU
“Mari kita rayakan Idul Fitri dengan penuh rasa syukur, serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” ujar Herman Deru.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya memastikan seluruh sistem pelayanan kepolisian tetap berjalan optimal selama periode Lebaran.
“Command Center dan layanan 110 aktif selama 24 jam. Kami pastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional,” ungkapnya.
Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh rangkaian perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, termasuk fase arus balik, guna memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar. Upaya ini sejalan dengan tujuan mewujudkan mudik yang aman, perjalanan yang lancar, serta kebahagiaan bagi seluruh keluarga
POLDA METRO JAYA UNGKAP PELAKU PENYIRAMAN AIR KERAS AKTIVIS MELALUI ANALISA SCIENTIFIC
JAKARTA – Komitmen Polda Metro Jaya dalam menuntaskan kasus penyiraman cairan berbahaya (air keras) terhadap aktivis KontraS menemui titik terang. Melalui kerja keras tim gabungan yang mengedepankan metode Scientific Crime Investigation, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi para pelaku di balik aksi keji tersebut. Hal ini sejalan dengan atensi Kapolri yang menempatkan perkara ini sebagai prioritas utama secara akuntabel dan transparan.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa kunci utama pengungkapan ini didasarkan pada penelusuran mendalam terhadap rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan jalur pelintasan pelaku. Secara faktual, penyidik berhasil memetakan arah pergerakan pelaku, baik sebelum maupun sesudah kejadian. Hasil analisa digital menunjukkan bukti krusial berupa wajah jelas salah satu pelaku yang terekam kamera sesaat sebelum beraksi, di mana saat itu pelaku terpantau belum mengenakan helm.
“Kami melakukan analisa secara mendalam dan scientific. Dari rekaman CCTV, ditemukan kecocokan identitas yang sangat kuat, mulai dari wajah pelaku hingga pakaian yang digunakan, yang identik dengan saat kejadian. Berdasarkan keterangan 15 saksi dan sinkronisasi dengan database Polri, kami telah mengidentifikasi dua pelaku utama dengan inisial BHWC dan MAK,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya di Gedung Promoter, Rabu (18/3/2026).
Penyelidikan tidak berhenti di situ. Berdasarkan pengecekan jalur perlintasan dan fakta-fakta di lapangan, pihak kepolisian mencium adanya keterlibatan pihak lain. Dirreskrimum menegaskan bahwa temuan saat ini tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku lebih dari empat orang. Proses analisa ilmiah masih terus berlanjut untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat, baik eksekutor maupun aktor intelektual, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Seiring dengan perkembangan penyidikan yang mengarah pada keterlibatan oknum anggota, Polda Metro Jaya secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku telah menyerahkan penanganan perkara ini kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Langkah ini diambil untuk menjamin transparansi dan koordinasi antarlembaga demi tegaknya keadilan tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, berdasarkan informasi resmi dari Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3/2026), sebanyak 4 orang pelaku telah diamankan dan tiga di antaranya adalah perwira. Ketiga perwira yang terlibat berpangkat kapten dan letnan satu (lettu). “Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, Serda ES,” papar Yusri.
Menutup keterangannya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dan berkoordinasi secara aktif dengan jajaran Pom TNI dalam proses penyelesaian kasus ini. Langkah kolaboratif ini memastikan bahwa seluruh fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik Polri dapat terintegrasi dengan baik dalam proses hukum militer, guna menjamin pengungkapan kasus yang tuntas dan terang benderang.
Kapolri Tekankan Pentingnya Layanan Call Center 110 untuk Respons Cepat Aduan Masyarakat
Jakarta Selatan, 30 Desember 2025 – Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Kapolri, mengingatkan seluruh jajaran Polri untuk meningkatkan pemanfaatan layanan Call Center 110. Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik Polri di era teknologi, memastikan bahwa kehadiran Polri dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Layanan Call Center 110, yang tersedia 24 jam dan bebas pulsa, telah menjadi salah satu langkah Polri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada masyarakat. Kapolri menegaskan, “Setelah disosialisasikan secara masif, tentunya masyarakat menginginkan respons yang cepat setelah menelepon 110. Respons tersebut akan kami ukur, karena semakin cepat respons diberikan, semakin cepat pula masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat ditangani. Inilah yang menjadi harapan masyarakat.”
Dalam rilis akhir tahun 2025 yang berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Kapolri meminta seluruh lini Polri untuk memastikan efektivitas layanan Call Center 110. Ia menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas respons terhadap setiap aduan yang diterima, serta mengoptimalkan teknologi dalam pelayanan publik.
Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan akan terus memantau serta mengevaluasi kinerja Call Center 110 sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
